PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB 1

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai

sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan

dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai

hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan

tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya.

Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh

Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai–nilai perjuangan

bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan

nilai–nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu

mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada

kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan

serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan

untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai–

nilai perjuangan Bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus

dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu

nilai–nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan

setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara serta terbukti keandalannya.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga–

lembaga kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yang

ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta

pertahanan dan keamanan global. Disamping itu, isu global yang

meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup

turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi,

komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi

transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal

batas negara.

B. Kompetensi Yang Diharapkan

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk

menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi

penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan

spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognotif

dan psikomotorik). Generasi penerus melalui pendidikan

kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari

depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks

dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional

serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara

dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak

yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu

diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan misi

atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan,

pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela

negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai–nilai

budaya bangsa .

Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela

negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat

merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia

sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan

kehidupannya sehari–hari.

Undang–Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi

pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan

Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan

dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas,

penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang

agar ia mampu melaksanakan tugas–tugas dalam bidang

pekerjaan tertentu.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan

membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung

jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

menghayati nilai–nilai falsafah bangsa

2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara.

4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk

kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

C. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,

Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal

keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan

sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang

biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu

dimuka bumi.

Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang

mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya

sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah

Nusantara/Indonesia.

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau

beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu

wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang

mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa

kelompok manusia tersebut.

Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan

satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat

dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial.

1. Teori terbentuknya Negara

a. Teori Hukum Alam (Plato dan Aristoteles).

Kondisi Alam => Berkembang Manusia => Tumbuh Negara.

b. Teori Ketuhanan

Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk adanya

negara.

c. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes)

Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan,

manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara–caranya.

Manusia pun bersatu (membentuk negara) untuk mengatasi

tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal

untuk kebutuhan bersama.

2. Unsur Negara

a. Konstitutif.

Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur

perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan

pemerintahan yang berdaulat

b. Deklaratif.

Negara mempunyai tujuan, undang–undang dasar,

pengakuan dari negara lain baik secara de jure dan de facto

dan ikut dalam perhimpunan bangsa–bangsa, misalnya PBB.

3. Bentuk Negara

a. Negara kesatuan

1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi

2. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi

b. Negara serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara

bagian.

D. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di

Indonesia

1. Proses Bangsa Yang Menegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran

tentang bagimana terbentuknya bangsa dimana sekelompok

manusia yang berada didalamnya merasa sebagai bagian dari

bangsa. Bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau

melaksanakan hubungan dengan penciptanya (Tuhan) disebut

agama ; bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya disebut ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan

lingkungan sesama dan alam sekitarnya disebut sosial; bangsa

yang mau berhubungan dengan kekuasaan disebut politik; bangsa

yang mau hidup aman tenteram dan sejahtera dalam negara

disebut pertahanan dan keamanan.

Di Indonesia proses menegara telah dimulai sejak

Proklamasi 17 Agustus 1945, dan terjadinya Negara Indonesia

merupakan suatu proses atau rangkaian tahap–tahapnya yang

berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.

c. Keadaan bernegara yang nilai–nilai dasarnya ialah merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

E. Pemahaman Tentang Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari,

oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,

kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan

rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga

negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat

keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang

berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke

F. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa,

kepribadian bangsa, tujuan dan cita–cita hukum bangsa dan

negara, serta cita–cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang

terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia ialah negara

yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,

kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis,

Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri Negara

ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan

pelaksana Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi

menjadi :

a. Departemen beserta aparat dibawahnya.

b. Lembaga pemerintahan bukan departemen.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

G. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi

Manusia yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum

Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10

Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan berikut :

1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan

hak–hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota

keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada

hak–hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan–

perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam

hati nurani umat manusia dan bahwa kebebasan berbicara dan

agama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah

dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat jelata.

3. Menimbang bahwa hak–hak manusia perlu dilindungi oleh

peraturan hukum supaya tercipta perdamaian.

4. Menimbang bahwa persahabatan antara negara–negara perlu

dianjurkan.

5. Menimbang bahwa negara–negara anggota PBB telah

menyatakan penghargaan terhadap hak–hak asasi manusia,

martabat penghargaan seorang manusia baik laki–laki dan

perempuan serta meningkatkan kemajuan-sosial dan tingkat

kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

6. Menimbang bahwa negara–negara anggota telah berjanji akan

mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan

hak–hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama

dengan PBB.

7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak–hak dan

kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan janji ini

secara benar.

H. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan

antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara,

dan Ketahanan Nasional

a. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia

saat itu yaitu sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda)

telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang

akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan

bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain. Kemudian timbullah

segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimbangan rasa

kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut

menumbuhkan persatuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa

itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk mewujudkan cita–

cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa

Indonesia melalui perwakilan.

b. Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi

cita–cita negara karena Pancasila merupakan landasan idealisme

Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang ada

didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan

I. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

1. Pancasila sebagai ideologi Negara

Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah

bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah

Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin

dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian

Pancasila merupakan Ideologi Negara.

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang

sangat berharga dimana bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan.

3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

- Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

- Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

- Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi

dan air oleh negara untuk kemakmuran bangsa.

- Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar

dengan bangsa–bangsa lain.

- Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh,

diperlukan kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola

politik strategi pertahanan dan kemanan.

4. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan

ideologi negara

a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan

bertentangan dengan hak asasi manusia.

b. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus

mendapatkan ridho Allah SWT karena merupakan motivasi

spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin

berdiri dengan kokoh.

c. Adanya masa depan yang harus diraih.

d. Cita–cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat

dalam masyarakat

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme

Pancasila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam

kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang–

undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang

tentunya berdasarkan falsafah Pancasila.

6. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang

menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan

politik dalam mewujudkan cita–cita nasional berdasarkan falsafah

J. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Situasi NKRI terbagi dalam periode–periode

Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965

disebut periode lama atau Orde Lama

Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau Orde

Baru. Ancaman yang dihadapi dalam periode ini adalah tantangan

non fisik.

Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi,

untuk menghadapi perkembangan jaman globalisasi maka

diperlukan undang–undang yang sesuai maka keluarlah Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang mengatur kurikulum Pendidikan kewarganegaraan, yang

kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan

Perguruan Tinggi perlu mendapatkan Pendidikan

Kewarganegaraan karena Perguruan Tinggi sebagai institusi ilmiah

bertugas secara terus menerus mengembangkan ilmu

pengetahuan dan Perguruan Tinggi sebagai instrumen nasional

bertugas sebagai pencetak kader-kader pemimpin bangsa.